HOME

PROFILE

PERIZINAN

MEKANISME

PENANAMAN MODAL

DOWNLOAD

KONTAK KAMI

SOSIALISASI KEBIJAKAN DAN LAYANAN PERIZINAN DPMPTSP KOTA MATARAM TAHUN 2019

DPMPTSP Sosialisasikan Kebijakan Layanan Perizinan

Mataram (Suara NTB) –

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Mataram mensosialisasikan kebijakan layanan perizinan ke sejumlah stakeholder. Penyempurnaan pelayanan diharapkan dapat mempercepat serta mempermudah pelayanan perizinan bagi masyarakat.

Sosialisasi digelar di salah satu hotel di Jalan Langko dihadiri oleh Asisten I Setda Kota Mataram, Lalu Martawang, Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim, Kepala DPMPTSP, Drs. Cokorda Sudira Muliarsa, perwakilan akademis, LSM serta pengusaha.

Dari sosialisasi ini disampaikan Cokorda ditemui, Kamis (11/7) diharapkan ada masukan dari semua unsur. Aspirasi ini akan disampaikan ke pemerintah pusat dalam rangka kerja maupun pertemuan – pertemuan resmi terhadap mekanisme layanan perizinan.

“Kita ingin menyerap aspirasi dari semua unsur. Nanti kita bawa atau sampaikan ke pusat,”kata Cokorda.

DPMPTSP juga ingin menyempurnakan sistem layanan perizinan. Terutama pengurusan izin melalui online single subsmision (OSS). Penyempurnaan ini dinilai penting untuk melaksanakan perizinan yang mudah dan cepat.

Martawang menambahkan, visi besar Pemkot Mataram adalah memberikan pelayanan perizinan secara lebih mudah dan cepat bagi masyarakat. Dengan kondisi saat ini, sistem yang dibangun harus semakin mudah. Statemen disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa salah satu potensi dari tindak pidana korupsi adalah pelayanan perizinan.

Persepsi demikian harus dibuktikan dengan pelayanan perizinan yang baik, standar operasional dan kualitas semakin baik. Ini akan menjadi spirit memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.

“Kalau disinyalir oleh KPK salah satu potensi korupsi itu di perizinan. Maka kita jawab dengan langkah nyata di lapangan bahwa itu tidak benar adanya,” tambah Martawang.

Penyampaian oleh Ombudsman dan DPMPTSP diharapkan dapat mempermudah pelayanan perizinan dan tidak membebankan pembiayaan yang berlebihan sesuai standar operasional prosedur dibangun masing –masing jenis pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah. (cem)

Foto : Kepala Ombudsman RI Perwakilan NTB, Adhar Hakim memaparkan materi pada sosialisasikan kebijakan layanan perizinan yang digelar oleh DPMPTSP Kota Mataram, Kamis (11/7). (Suara NTB/ist) 

Share Link :